DPRD Bantul Memilih Menahan Selera Ketika APBD Seret
Biasanya, akhir tahun anggaran itu identik dengan dua hal. Rapat panjang dan seragam baru. Tapi 2026 rupanya memaksa DPRD Bantul menelan pil pahit, atau setidaknya menahan hasrat belanja yang selama ini dianggap wajar-wajar saja.
Di tengah APBD yang defisit, DPRD Bantul bersama TAPD akhirnya sepakat. Tunjangan seragam dan rencana kenaikan tunjangan perumahan dicoret habis. Bukan dikurangi, bukan ditunda, tapi dihapus.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmono, menyebut pengadaan seragam tahunan yang biasanya empat stel per anggota resmi ditiadakan pada 2026. Totalnya tidak main-main, lebih dari Rp439 juta untuk 45 anggota dewan. Jumlah yang, kalau dipikir-pikir, cukup untuk banyak hal selain baju baru.
"Ini bagian dari semangat efisiensi," kata Agung.
Bukan cuma soal baju. Rencana kenaikan tunjangan perumahan yang sempat dirancang juga ikut gugur. Nilainya malah lebih besar, sekitar Rp900 juta. Sekali lagi, untuk 45 orang. Dalam bahasa sederhana. DPRD Bantul memilih bertahan dengan fasilitas yang ada, alih-alih menambah kenyamanan di tengah kondisi keuangan daerah yang megap-megap.
Agung menegaskan, langkah ini bukan reaksi spontan atas ribut-ribut publik soal gaya hidup mewah pejabat pusat beberapa waktu lalu. Menurutnya, wacana efisiensi sudah dibahas jauh sebelum demo-demo turun ke jalan. Hanya saja, kondisi fiskal sekarang membuat keputusan itu tak bisa ditawar lagi.
APBD Bantul 2026 memang sedang tidak sehat. Pendapatan daerah ditetapkan Rp2,309 triliun, sementara belanja mencapai Rp2,462 triliun. Selisihnya? Defisit Rp152 miliar atau sekitar 6,6 persen. Penyebab utamanya datang dari pemangkasan TKD sebesar Rp156 miliar. Artinya, daerah harus pandai-pandai mengatur napas tanpa terlalu bergantung pada pusat.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut efisiensi sebagai satu-satunya jalan agar program prioritas tidak ikut tumbang. Logikanya sederhana: yang penting dibiayai, yang belum mendesak ditunda.
"Dengan penurunan TKD, kami harus menyesuaikan. Mana yang prioritas, itu yang kami biayai," ujarnya.
Karena itu, pos-pos yang selama ini dianggap rutin tapi mahal mulai ditekan. perjalanan dinas, kunjungan kerja, alat tulis kantor, makan-minum, sampai listrik. Semua diarahkan pada satu mantra yang sama—manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah DPRD Bantul ini mungkin tidak serta-merta menyelesaikan defisit APBD. Tapi setidaknya, ada satu pesan simbolik yang sampai. Saat anggaran sedang diet, pejabat daerah ikut diminta menahan selera. Dan bagi publik, keputusan ini—meski terkesan sederhana, bisa jadi lebih penting dari sekadar laporan angka di dokumen APBD.
Karena pada akhirnya, efisiensi bukan cuma soal hitung-hitungan rupiah, tapi soal siapa yang pertama kali rela berhemat.
