Pemkab Bantul Kudu Lebih Banyak Akal Saat APBD Seret
Tahun 2026 belum datang, tapi baunya sudah bikin dahi DPRD Bantul berkerut. Efisiensi anggaran dari pusat dipastikan kembali terjadi. Artinya satu hal, ruang fiskal makin sempit, sementara kebutuhan publik tak pernah mau diet.
DPRD Bantul pun mulai pasang ancang-ancang. Pesannya sederhana tapi menohok, pemerintah daerah tak bisa lagi sekadar bertahan. Harus kreatif. Harus proaktif. Dan, kalau bisa, jangan cuma pas rapat.
Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat diakui sebagai pil pahit yang harus ditelan. Anggota Komisi B DPRD Bantul, Heru Sudibyo, bahkan tak menutup-nutupi rasa sedihnya. Tapi seperti kebanyakan kebijakan pusat, mau sedih pun tetap harus jalan.
"Dengan pemotongan TKD ini kami sedih juga, tapi mau bagaimana lagi. Ini kebijakan pusat, jadi kami harus menyesuaikan," katanya.
Penyesuaian itu, kata Heru, bukan cuma jargon. DPRD dan seluruh OPD diminta benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Dari kegiatan luar kantor sampai urusan ATK, semuanya harus ditakar ulang. Rapat-rapat yang bisa digelar di kantor, ya tak perlu keluar kota. Pelayanan tamu, perjalanan dinas, hingga agenda rutin yang tak mendesak diminta ditekan.
Efisiensi, dalam konteks ini, bukan sekadar memangkas, tapi memilih. Program mana yang betul-betul berdampak, mana yang sekadar tradisi tahunan.
Namun DPRD sadar, efisiensi saja tak cukup. Kalau pendapatan stagnan, Bantul bisa ngos-ngosan. Karena itu, sorotan diarahkan ke satu kata yang selalu jadi mantra pemerintah daerah: PAD.
Komisi B DPRD Bantul mendorong Pemkab agar tak kehilangan fokus pada sektor-sektor andalan. Pariwisata dan pajak daerah kembali jadi harapan. Target PAD diminta tetap realistis, tapi tidak pesimistis.
"Sektor wisata dan pajak daerah harus dimaksimalkan. Kami akan mengawal supaya pendapatan tetap meningkat meskipun ruang fiskal makin sempit," kata Heru.
Di sisi eksekutif, optimisme juga coba dipelihara. Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, menyebut peningkatan PAD memang menjadi jalan yang paling masuk akal saat dana pusat menyusut. Bukan hanya pajak, tapi juga retribusi.
Jenisnya beragam, mulai dari layanan kesehatan, pasar tradisional, perizinan, hingga objek wisata. Semua akan dioptimalkan, baik dari sisi pelayanan maupun penerimaan. Sinergi antar OPD pun dijanjikan bakal diperkuat.
"Kami optimistis program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan prioritas yang benar-benar terukur," katanya.
Ujungnya, efisiensi anggaran 2026 bukan sekadar soal angka di APBD. Ini ujian kreativitas birokrasi daerah. Bantul ditantang untuk membuktikan, ketika uang makin sedikit, apakah ide bisa lebih banyak, atau justru sebaliknya.
